Berdasarkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA

NO 12 TAHUN 2011

  • Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati bidang pemberdayaan masyarakat perempuan dan keluarga berencana
  • Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat, perempuan dan keluarga berencana